maiwanews – Dalam Rancangan Undang-Undang Pusat Pelaporan dan Analisin Transaksi Keuangan (PPATK) yang kini dibahas di DPR, kewenangan PPATK juga ditambah, yakni bisa memblokir rekening mencurigakan.

Selain itu, PPATK juga akan memiliki kewenangan lain yakni dapat melaporkan tentang transaksi mencurigakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kementerian Hukum dan HAM mendukung penguatan kelembagaan PPATK itu, karena selama ini, temuan dan laporan lembaga yang diektuai Yunus Hesein itu  tidak ditindaklanjuti beberapa instansi berwenang. Baca selengkapnya